WASPIRANEWS.COM, KABUPATEN BANDUNG — Pelaksanaan proyek Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan tahun 2026 di SDN Bojongkoneng Timur 01, Kabupaten Bandung, menuai sorotan publik. Proyek pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan nilai bantuan sebesar Rp2.105.817.569 dan waktu pelaksanaan selama 112 hari kalender (12 Agustus s.d. 02 Desember 2026) ini dipertanyakan transparansinya.

Berdasarkan investigasi di lapangan pada Rabu, 14 Oktober 2026, awak media mencoba mengonfirmasi pelaksanaan proyek kepada Kepala Tukang, Jafar. Ia menjelaskan bahwa upah pekerja diberikan per minggu dengan besaran Rp150.000 per hari untuk tukang dan Rp120.000 per hari untuk laden (pembantu tukang).

“Pencatatan barang masuk dan keluar dilakukan oleh Pak Suhe. Ketika barang datang, langsung diterima oleh Pak Uus. Tugas saya sebatas mengajukan kebutuhan material kepada Pak Suhe jika memang diperlukan di lapangan,” ujar Jafar saat ditemui di lokasi proyek.

Sikap Kepala Sekolah Yang Menghindar Awak Media

Pelaksanaan proyek revitalisasi yang telah berjalan sejak bulan Agustus ini juga diwarnai keluhan terkait sikap Kepala Sekolah yang dinilai menghindar dan terkesan alergi terhadap kehadiran wartawan. Dalam upaya konfirmasi yang dilakukan sebanyak dua kali oleh awak media, kepala sekolah belum sempat ditemui atau bertatap muka secara langsung.

Menanggapi struktur kepengurusan di lapangan, Anggota Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) sekaligus Ketua Komite, Bayu, mengungkapkan bahwa pengadaan barang sepenuhnya diatur oleh pihak konsultan. Ia mengaku tidak mengetahui secara rinci mengenai teknis tersebut dan hanya ditugaskan untuk mengoordinasikan kegiatan di lapangan.

“Pembangunan revitalisasi ini dari awal berjalan sesuai juklak [petunjuk pelaksanaan]. Kalau juknisnya itu diborongkan. Berhubung Kepala Sekolah ketika proses dari pengajuan hingga pencairan seharusnya membentuk tim P2SP dan melakukan sosialisasi terlebih dahulu, hal itu terkendala,” ujar Bayu.

Ia menambahkan, karena situasi yang mendesak menjelang pencairan dana di mana pembentukan tim P2SP menjadi syarat utama, sosialisasi tersebut akhirnya terlewatkan. Bahkan, tim P2SP disebut-sebut belum diberikan Surat Keputusan (SK) resmi secara tertulis, di mana Kepala Sekolah sebelumnya hanya menyampaikan penugasan tersebut secara lisan.

Kehadiran Pihak Luar dalam Menghadapi Awak Media

Di sisi lain, muncul pula kejanggalan dengan kehadiran seorang pria bernama Wawan di lokasi proyek. Meskipun yang bersangkutan tidak tercatat sebagai anggota resmi tim P2SP, ia justru dipercaya oleh pihak Kepala Sekolah untuk menangani dan menghadapi awak media yang datang melakukan peliputan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepala sekolah maupun dinas terkait belum memberikan keterangan resmi guna mengklarifikasi dugaan pengalihan pengerjaan proyek kepada pihak ketiga serta belum diserahkannya SK resmi kepada tim P2SP di lapangan.

Abeng, RedBN