WASPIRA NEWS || KECAMATAN, CANGKUANG — Pelaksanaan proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2025 di Desa Tanjungsari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, menuai sorotan tajam dari warga setempat.
Pembangunan saluran irigasi yang sempat mangkrak tersebut disinyalir menyalahi aturan petunjuk teknis Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan terkesan menjadi “proyek siluman”.
Kini, masyarakat mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dari Polresta Bandung untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan administrasi maupun pengerjaan proyek di wilayah Kampung Cireungit, RW 09 tersebut.
Mangkrak dan Disubkontrakkan ke Pihak Ketiga
Berdasarkan aturan nasional, P3-TGAI merupakan program rehabilitasi serta peningkatan jaringan irigasi tersier untuk mendukung ketahanan pangan. Pengerjaannya secara tegas wajib dilaksanakan secara Padat Karya Tunai (PKT) oleh kelompok tani atau Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) tanpa melibatkan kontraktor luar.
Namun, di lapangan, proyek sepanjang 640 meter (sisi kanan dan kiri) ini justru diduga dikerjakan oleh pihak ketiga dan sarat ketidaktransparanan.
Menurut keterangan Iki, salah seorang pelaksana di lapangan, proyek tersebut tidak dilengkapi papan informasi anggaran sejak awal pengerjaan. Ia mengaku mendapatkan pekerjaan sistem subkontrak dari Asep Roy, yang diduga bekerja atas perintah Dadang selaku perwakilan kontraktor PT Adhikarya.
“Pekerjaan tersebut tidak ada papan informasi di lokasi. Saya mendapat sub pengerjaan dari Asep Roy yang diduga orang suruhan Pak Dadang dari PT Adhikarya,” ujar Iki pada Sabtu (8/8/2026).
Kesepakatan Lisan dan Kerugian Pelaksana
Iki menambahkan, kesepakatan awal dengan pihak penyedia jasa hanya berdasarkan rasa saling percaya tanpa ikatan administrasi formal yang tertulis secara resmi.
Pekerjaan yang baru dan dipasok barang sekitar Rp. 8 juta tiba-tiba macet, dan sempat terbengkalai yang akhirnya dirampungkan oleh Iki katanya, itupun setelah ada jalur komunikasi langsung dengan Dadang. Meskipun pengerjaan fisik telah selesai, pelunasan pembayaran tetap disalurkan melalui Asep Roy, hingga menyebabkan Iki mengklaim mengalami kerugian finansial.
“Saat ditanya soal administrasi, cuma lisan saja atas dasar kepercayaan antara saya dan Asep Roy. Setelah timbul masalah, baru bisa komunikasi dengan Pak Dadang, tetapi uang pelunasan tetap dibayarkan ke Asep Roy. Saya menyelesaikan pengerjaan ini dengan hitungan rugi,” tutur Iki mengeluh.
Diperiksa Polresta Bandung
Akibat berbagai kejanggalan dalam pengerjaan dan mekanisme peralihan pekerjaan yang tidak sesuai pedoman P3-TGAI, Iki mengaku sempat dipanggil dan dimintai keterangan oleh penyidik APH dari Polresta Bandung.
Warga Desa Tanjungsari kini berharap proses hukum terus berjalan transparan agar penyalahgunaan dana anggaran pemerintah yang seharusnya memberdayakan petani lokal dapat dipertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.
Peawarta : AAbeng/RedWN
Leave feedback about this