Warga Nilai Penertiban PKL GOR Gondrong Berjalan Lambat

TANGERANG WASPIRANEWS – Polemik penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan GOR Gondrong, Jalan Sawa Dalam, kembali menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah warga menilai proses penertiban berjalan lambat dan belum menunjukkan hasil yang signifikan di lapangan.

Menurut warga, berbagai surat edaran, imbauan, dan pemberitahuan mengenai rencana penertiban telah beberapa kali di sampaikan kepada masyarakat. Namun, hingga kini mereka mengaku belum melihat perubahan yang benar-benar berdampak terhadap kondisi di kawasan tersebut.

“Masyarakat sudah terlalu sering melihat surat edaran dan pemberitahuan.
Yang kami harapkan adalah tindakan nyata dan langkah yang konsisten dilapangan. Bukan sekadar pengumuman yang berulang,” ujar salah seorang warga Gondrong.

Kekecewaan warga muncul karena persoalan PKL di kawasan GOR Gondrong telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan terus menjadi perbincangan di tengah masyarakat.

Warga menilai bahwa setiap rencana penertiban seharusnya diikuti dengan pengawasan yang berkelanjutan agar tidak menimbulkan kesan bahwa kebijakan hanya berhenti pada tahap administrasi.

Sebagai pejabat publik yang memiliki tanggung jawab terhadap ketertiban wilayah, masyarakat berharap pihak kecamatan, kelurahan, dan Satpol PPD dapat menunjukkan langkah-langkah yang terukur serta memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan penataan kawasan tersebut.

Dalam pandangan masyarakat, persoalan ini bukan hanya soal keberadaan PKL, tetapi juga menyangkut ketertiban umum, kenyamanan lingkungan, akses pengguna jalan. Serta kepastian pelaksanaan aturan yang berlaku bagi seluruh warga tanpa pengecualian.

“Kalau memang ada aturan yang harus ditegakkan, maka tegakkan secara adil dan konsisten. Jika ada kendala, masyarakat juga berhak mengetahui apa kendalanya sehingga persoalan ini terus berlarut-larut,” kata warga lainnya.

Masyarakat menegaskan bahwa kritik yang di sampaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan harapan agar pemerintah dapat hadir dengan solusi yang efektif.

Warga juga berharap adanya komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat agar setiap langkah yang di ambil dapat dipahami secara jelas.

Hingga saat ini

Masyarakat masih menunggu realisasi nyata dari berbagai rencana penataan yang telah di sampaikan. Warga berharap pemerintah tidak hanya fokus. Pada penyampaian surat edaran, tetapi juga memastikan adanya pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang berkesinambungan.

“Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji atau pemberitahuan. Yang di tunggu adalah tindakan nyata yang dapat di rasakan langsung di lapangan,” ungkap salah seorang warga.

Dengan terus berkembangnya perhatian publik terhadap persoalan ini, warga berharap seluruh pihak terkait dapat bekerja secara profesional, transparan. Dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku demi terciptanya ketertiban, kenyamanan, dan kepastian bagi seluruh masyarakat Gondrong.

Kontributor : Apian D
RedWN-Lipsus