Waspira News || Kab Bandung Barat – Publik Sorot Desa Margaluyu Kec Cipeundeuy Diduga korupsi Dana Desa (DD) Ketahanan pangan Nasional dan Penanggulangan Bencana Darurat mendesak. BLT DD Tahun 2023-2024, di soal mulai terendus bau ta sedap oleh warga masyarakat.
Kades Margaluyu Enggan Di Mintai Keterangan Terkait Ketahanan Pangan DD, BLT DD TA 2023-2024 Ada Apa
Berdasarkan informasi yang di himpun oleh masyarakat sebagai sumber awal, terindikasi regulasi anggaran dan kegiatan ketahanan pangan Nasional. Bantuan provinsi Banprov, penanggulangan Bencana Darurat Mendesak BLT DD dan Infrastruktur lain nya dugaan sarat penyelewengan.
Mirisnya lagi,, hak dan kewajiban warga masyarakat untuk memantau dan mengetahui anggaran dana desa, sudah di abaikan oleh Pemerintah Desa Margaluyu Kecamatan Cipeundeuy KBB.
Padahal jelas di atur dalam Undang-Undang (UU) desa dan UU Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 82 UU. Desa yang menjamin hak masyarakat untuk memantau dan mengawasi pembangunan desa, dan UU Nomor 1 tahun 2022.
Yang menyatakan dana desa merupakan bagian dari transfer ke daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Seharusnya mereka mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, baik itu melalui publikasi dan papan informasi. Melaporkan hasil pemantauan dan keluhan kepada pemerintah desa dan BPD.
Tapi,, apa yang telah di tuangkan dalam UU No. 1 tahun 2022 dan pasal 82 UU No. 1 tahun 2022 di atas, malah di labrak oleh Perangkat dan Pejabat desa Margaluyu Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten KBB ujar sumber yang enggan di sebut kan namanya dalam narasi berita MB1.com
Usut punya usut dana desa Margaluyu tahun 2023 DD sebesar Rp.1.671.384.000 ,Di serap 20% Untuk program ketahanan pangan Nasional sebesar Rp.334.276.800 Juga tidak ada transparansi kegiatan nya, apakah ke hewani, nabati atau Infra JUT.
Sedangkan dana penanggulangan bencana mendesak tahun 2023 penanggulangan darurat keadaan mendesak BLT DD jumlah kejadian keadaan mendesak Rp. 201.600.000, terindikasi ada manipulasi BLT – DD data penerima manfaat,
Bantuan provinsi (Banprov) Tahun 2023 sebesar Rp.130.000.000, informasi yang di himpun dari narasumber tidak ada transparansi kemana fisiknya di realisasikan.
Usut punya Usut
Tahun 2024 Pagu DD sebesar Rp.1.534.431.000 Di serap 20 % untuk program ketahanan pangan sebesar Rp. 306.886.200 ada indikasi kuat TPKD menduplikasi LPJ dan RAB.
Di duga Pemdes Margaluyu merekayasa penerima BLT DD tahun 2024 dana penanggulangan Bencana Mendesak sebesar Rp.57.600.000./ Tahap sarat penyelewengan berapa kepala keluarga KK penerima bantuan BLT DD tersebut??
Hal yang sama terindikasi Bantuan Provinsi (Banprov) Tahun 2024, sebesar Rp. 130.000.000. tidak ada transparansi kegiatan dan penggunaan anggaran nya,
Harapan ada Klarifikasi atas dugaan Penyalahgunaan anggaran dana ketahanan pangan Nasional dan keadaan darurat mendesak BLT,pemberdayaan dan infrastuktur lainnya DD TA.2023 dan 2024.
Indikasi Kuat TPKD Margaluyu
Adanya mark up rencana anggaran biaya pembelian material dan lainnya di atas harga pasar, ada indikasi penggelembungan anggaran,
Mestinya Ketahanan pangan desa, wajib melalui Musyawarah desa Khusus ( Musdesus ) di Fasilitasi BPD, Tokoh Masyarakat RT/RW, Tomas, Toga, Katar, LPMD dan PKK.
Informasi dari sumber bahwa mekanisme pangan desa tidak melalui musyawarah desa khusus ( Musdesus ),
Tidak mengacu pada Regulasi Permendagri No 20 tahun 2018 tentang tata kelola Keuangan desa dan Perbup Tata Kelola Keuangan Kabupaten Serta Perbup Belanja Pengadaan Barang dan Jasa di desa.
LJP ketahanan pangan dan penanggulangan Bencana mendesak desa Lengkong tahun 2023 – 2024, menurut sumber red terindikasi tidak di Realisasikan 100 %, namun Laporan di buat 100 %, pelaporan Lpj diduga di buat oleh Kordinator PPKD.
Sekdes dan unsur Pelaksana kegiatan Kasie juga Kaur PPKD desa di bantu Tim TPK desa sebagai Pelaksana dalam semua Kegiatan. Di setujui dan di SK kan oleh Kades Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
Media Waspira News. Rabu, 16/07/2025 Via WhatsApp menghubungi Kades Margaluyu di sayangkan tidak ada respon dari kades dengan masalah. Sedang ramai terkait adanya dugaan korupsi dana desa hal ini diduga kades sudah langgar UU keterbukaan informasi publik.
Namun dengan Berita ini di tayangkan Kades Margaluyu Kecamatan Cipeundeuy KBB Tidak ada Jawaban, diduga Kades Alergi Terhadap Wartawan
Warga masyarakat Desa Margaluyu Kecamatan Cipeundeuy berharap agar Aparat Penegak Hukum Netralitas, tidak ada keberpihakan untuk melidik kembali. Realisasi DD Ketahanan pangan Nasional dan penanggulangan Bencana Darurat mendesak BLT DD tahun 2023 dan 2024 yang sarat Penyelewengan.
Kontributor : AG/Hedi
RedWN
Leave feedback about this