Waspira News | Kab Bandung – BKK untuk Desa Kab Bandung tidak merata muncul kecemburuan sosial di Kab Bandung, sebagai prioritas Nasional dalam pencapaian. SDGs (Sustainable Development Goals) di desa, kegiatan yang di gagas DPMD ini sebagai upaya serius dalam rangka mendukung visi Pemkab Bandung, yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang Bedas.
BANTUAN BKK UNTUK DESA DI KAB BANDUNG
Penyaluran dana aspirasi yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) 270 Desa di Kabupaten Bandung pada tahun 2023 tidak merata. Alokasi BKK antara desa satu dengan lainnya tidak professional karena ada desa yang belum mendapatkan bantuan sama sekali.
Sedangkan, tujuan pembangunan berkelanjutan, sebagai prioritas Nasional bantuan keuangan di berikan dalam rangka pemerataan peningkatan kemampuan keuangan. Atau tujuan tertentu lainnya di desa.
Bantuan keuangan yang di berikan kepada pemerintah desa untuk mempercepat pembangunan dan pemerdayaan masyarakat. BKK di gunakan untuk berbagai proyek infrastruktur yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
Pada tahun 2023 sejumlah desa menerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang alokasi kegiatan berasal dari kebijakan. Bupati Kabupaten Bandung dan juga DPRD serta usulan lainnya.
Pencairan anggaran Desa, untuk ADD dan DD pada tahun 2023 melalui 3 tahap dengan termin 1 20%, termin 2. Dan 3 masing-masing 40%. Sedangkan untuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di laksanakan dalam 2 tahap yaitu termin 1 70% dan 30% untuk termin ke-2. Namun dalam setiap pencairan tentunya Pemerintah pusat melihat kelengkapan dan selesainya pertanggung jawaban yang di persyaratkan.
Dalam informasi yang di peroleh media Waspira, saat mengkonfirmasi dari desa-desa yang mendapat BKK bahwa dana yang di kucurkan Pemerintah senilai ratusan juta yang di gunakan untuk pembangunan Desa.
Disisi lain desa-desa yang belum menerima bantuan tersebut membenarkan di mana adanya dugaan pembagian bantuan BKK untuk desa di Kabupaten Bandung adanya pilih kasih.
Terealisasi Bantuan BKK Di Sebagian Desa Di Kab Bandung
Di soal adanya keterangan sebagian desa yang menjadi kecemburuan sosial yang belum dapat sampai saat ini. “Kenapa, hanya desa itu-itu saja yang dapat bantuan tersebut seakan adanya pilihan kasih kepada desa lain”. Ujar desa yang belum sama sekali menerima bantuan BKK tersebut.
Bahkan adanya double anggaran yang di kucurkan di Kecamatan Ciparay, kepada Desa Sarimahi dan Sagaracipta dari anggaran DD dan BKK. Ada juga bantuan khusus untuk alat kesenian Rp. 30 juta masing-masing desa sumbersari dan mekarlasana.
Salah satu contoh di Kecamatan Ciparay dari 14 desa yang dapat BKK gelombang ke 1 Desa Ciheulang, Desa Sumbersari, Desa Cikoneng dan untuk gelombang ke 2 Desa Manggungharja, Desa Ciparay, Desa Sarimahi, Desa Sagaracipta, Desa Serangmekar. Bagi desa yang belum dapat BKK di antaranya Pakutandan, Mekarlaksana, Bumiwangi, Gunungleutik, Babakan, Mekarsari.
Selain desa di Kec Ciparay ada juga desa di Kec Pacet sama sekali ada desa yang belum dapat menerima bantuan BKK tersebut dan bantuan lainnya seperti bantuan alat kesenian. Adanya keterangan untuk desa-desa yang belum dapat bantuan BKK nanti di gelombang ke tiga. Ucapnya
Tidak meratanya Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada desa-desa tersebut, di sentil oleh beberapa pengamat desa ataupun LSM. Dan atau apakah anggaran yang di kucurkan akan di perjuangkan pada desa-desa yang belum mendapatkan bantuan tersebut.
Dalam hal ini. terkait bagi batuan BKK kepada desa, memakai uang dari pemerintah yang bersumber dari anggaran APBD, Pemerintah Daerah BKK merupakan bantuan kepada Kalurahan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat
Fakta di lapangan sebagian desa yang belum mendapatkan, muncul kecemburuan sosial yang seharusnya dalam bantuan tersebut semua harus rata atau sama. Apakah ini ada unsur lain? sedangkan desa-desa menunggu bantuan tersebut, bukan hanya sekedar janji belaka melainkan fakta.
Dalam hal ini, bila pemerintah Kab Bandung tidak bisa mengevaluasi dengan adanya masalah “pilih kasih terkait bantuan BKK dan yang lainnya kepada desa-desa”. Diduga secara elektabilitas berdampak ke orang nomor 1 di Kab Bandung di sampaikan kepada awak media Rabu, 20/03/2024. Ujar salah satu pengamat politik Kab Bandung
RedWN/Agus-Abeng
Leave feedback about this