KABUPATEN BANDUNG || WASPIRA NEWS – Warga Kab. Bandung Keluhkan Mekanisme Pencairan Insentif RT/RW via Bank BJB, Minta Di Kembalikan ke Sistem Manual

Sejumlah perwakilan masyarakat sekaligus pengurus rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) di Kabupaten Bandung mengeluhkan sistem pengambilan insentif yang kini di alihkan melalui Bank BJB.

Mereka berharap proses pencairan dana tersebut dapat di kembalikan ke sistem manual seperti sebelumnya agar lebih mudah di akses di wilayah desa masing-masing.

Keluhan tersebut salah satunya di sampaikan oleh Akhsan Sobar (56), seorang Ketua RT yang juga menjabat sebagai Kepala. SD IT Persis. Pria yang berdomisili di Kampung Cijengjing RT 03/RW 01, Desa Cipagalo ini, mengaku merasa keberatan dengan regulasi baru tersebut sejak tahun 2009.

“Bukannya tidak boleh, silakan saja. Namun, apakah pihak Bank BJB siap menampung antrean para ketua RT se-Kabupaten Bandung?” ujar Akhsan pada Selasa (19/5/2026).

Kendala Waktu dan Potongan Administrasi

Selanjutnya, Akhsan menyayangkan minimnya efisiensi dari sistem digitalisasi ini. Menurutnya, para pengurus RT dan RW harus mengorbankan waktu untuk mengantre lama di bank, padahal mereka memiliki kesibukan dan mobilitas pekerjaan yang tinggi.

Sebagai contoh, ia menceritakan pengalaman rekannya sesama pengurus RT yang bahkan harus menempuh perjalanan jauh hingga ke Jalan Asia Afrika hanya untuk mengurus pembuatan kartu ATM.

Selain masalah waktu, jumlah insentif yang di terima di rasa kurang sepadan dengan perjuangan saat mengantre. Insentif kotor yang di alokasikan untuk ketua RT adalah sebesar Rp300.000. Namun, nominal tersebut harus di potong iuran BPJS sebesar Rp45.000, sehingga jumlah bersih yang di bawa pulang hanya sekitar Rp255.000/Bulan.

Usulan Bimtek Digitalisasi dan Kerinduan Ruang Silaturahmi

Oleh karena itu, Akhsan menilai bahwa kebijakan ini terkesan di paksakan tanpa adanya persiapan yang matang di tingkat bawah.

Meskipun mendukung kemajuan teknologi di era modern, ia menyarankan agar pihak pemerintah desa terlebih dahulu mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) mengenai literasi digital bagi seluruh pengurus RT dan RW.

Di sisi lain, ia juga memandang sistem manual memiliki nilai sosial yang tinggi dan tidak bisa di gantikan oleh mesin ATM.

“Lebih baik menggunakan sistem manual seperti dulu. Melalui pembagian insentif yang di koordinasikan oleh RW ke setiap RT, kami bisa saling bertemu dan menjaga tali silaturahmi antar-pengurus,” tambahnya.

Harapan kepada Bupati Bandung

Pada akhir kesempatan, Akhsan menyampaikan permohonan langsung kepada Bupati Bandung. Ia berharap orang nomor satu di Kabupaten Bandung tersebut dapat menginstruksikan seluruh kepala desa untuk lebih memperhatikan peningkatan kapasitas para pengurus lingkungan.

Salah satu solusi yang di tawarkan adalah dengan menggelar agenda Bimtek rutin minimal satu tahun sekali. Dengan demikian, seluruh pengurus RT dan RW di Kabupaten Bandung tidak akan gagap teknologi (gaptek) dan tetap mendapatkan pembaruan informasi di tengah pesatnya arus digitalisasi saat ini.
Pewarta: Abeng