
KABUPATEN BANDUNG, WASPIRANEWS – Pekerjaan pembangunan pondasi dan drainase pada proyek pelebaran Jalan Provinsi Terusan Buah Batu, yang membentang dari batas Jembatan Cikarees hingga Bundaran Bojongsoang-Dayeuhkolot sepanjang kurang lebih 1 kilometer, menuai sorotan publik.
Pasalnya, proyek yang telah berjalan selama dua bulan ini diduga minim pengawasan dari pihak kontraktor maupun konsultan pengawas.
Berdasarkan hasil pantauan Tim Liputan Khusus Media Waspira News di lokasi pekerjaan pada Sabtu (29/8/2026), tidak ditemukan papan informasi proyek di sepanjang area pengerjaan.
Hal ini memicu pertanyaan masyarakat terkait keterbukaan informasi publik mengenai nilai anggaran, pelaksana proyek (PT/CV), serta jangka waktu pelaksanaan.
Beberapa pekerja di lokasi saat di konfirmasi mengaku tidak mengetahui nama perusahaan penyedia jasa yang mempekerjakan mereka.
Mereka hanya mengetahui bahwa kontraktor pelaksana berasal dari wilayah Sapan dan jarang berada di lapangan. ”Pemborongnya orang Sapan. Saya tidak tahu nama PT atau CV kontraktornya karena memang tidak ada papan informasi proyek.
Pekerjaan ini sudah berjalan sekitar dua bulan di sisi kanan dan kiri jalan, mulai dari titik nol Jembatan Cikarees sampai Bundaran Bojongsoang,” ujar salah seorang pekerja.
Ia juga menambahkan bahwa pelaksana proyek sulit ditemui langsung di lapangan dan hanya bisa di hubungi melalui sambungan telepon.
Fasilitas Umum Rusak dan Keselamatan Kerja Terabaikan
Selain masalah transparansi, pelaksanaan teknis pengerjaan galian drainase seluas 1 meter tersebut juga menyisakan sejumlah persoalan infrastruktur dan keselamatan kerja.
Menurut keterangan operator alat berat (excavator/beko), pengerjaan galian sering kali merusak utilitas umum di bawah tanah. “Saat mengeruk tanah untuk drainase, pipa PDAM sering bocor. Selain itu, kabel jaringan seperti milik Indosat juga beberapa kali terkeruk beko karena jalur kabel di dalam tanah tidak beraturan dan semrawut,” ungkapnya.
Kondisi tersebut turut di benarkan oleh warga sekitar serta petugas teknis jaringan yang sempat memantau kerusakan utilitas akibat dampak galian.
Di sisi lain, penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada proyek ini di nilai sangat minim. Di lokasi galian, sejumlah pekerja terpantau bekerja tanpa perlengkapan keselamatan yang memadai, bahkan ada yang hanya mengandalkan sandal jepit.
Rambu-rambu lalu lintas peringatan adanya aktivitas proyek juga sangat minim, sementara ceceran tanah galian berserakan di bahu jalan sehingga membahayakan para pengguna jalan yang melintas.
Lemahnya pengawasan dari pelaksana kontraktor maupun konsultan pengawas di sinyalir menjadi penyebab utama maraknya pelanggaran teknis, abaikan K3. Serta minimnya keselamatan kerja pada proyek pelebaran jalan vital tersebut.
Pewarta : Beng-RedWN TIim



Leave feedback about this