Waspira News || Bandung barat — Kasus korupsi Dana Desa menjadi sorotan publik, seringkali dana tersebut di salahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Hal ini tentu menghambat kemajuan desa dan merugikan masyarakat.
Kasus Korupsi Dana Desa Menjadi Sorotan Publik
Dugaan penyalahgunaan anggaran terjadi di Desa Wangunsari Kec.Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, yang mana dana seharusnya di alokasikan untuk pengembangan usaha desa ini memicu keresahan di masyarakat.
Apalagi para staf desa mengeluhkan sering terlambat dapat honor mereka setiap bulannya, memang gajinya tidak seberapa tapi kan. Untuk kebutuhan keluarga tidak mungkin di tunda-tunda.
Informasi yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa sejumlah dana yang seharusnya di gunakan untuk infrastruktur desa dan pengembangan ekonomi masyarakat banyak di salahgunakan oleh oknum BUMDes Desa Wangunsari.
Salahsatu masyarakat Desa Wangunsari, sebut saja Asep mengungkapkan kekecewaan mereka “ Selama di sini saya melihat jalan desa pada rusak apalagi dari arah Patrol, Cimanggu, Selaawi, Puncak Jambu atau di kenal dengan jalan SUTARMAN. Tidak pernah ada lagi perbaikan jalan apalagi jalan tersebut sering di lalui kendaraan roda dua dan empat “. Singkat Asep
Seharusnya mereka bisa memanfaatkan dan merasakan anggaran desa yang ada di mulai dari bantuan pangan, infrastruktur, kesehatan dan lain-lainnya. Jika pemerintah desa tidak memperbaiki pengelolaan dana desa jelas masyarakat pun akan terkena imbasnya.
Kasus Korupsi Dana Desa Menjadi Sorotan Publik
Sebelumnya memang pernah dari Pemda Bandung Barat yang di sebut BAWASDA dulu itu ITWIL sebagai Lembaga Kepengawasan Daerah menerima. Dari aduan masyarakat terkait jalanan desa atau bantuan yang lainnya tidak di rasakan oleh mereka, namun keinginan mereka hingga saat ini di abaikan.
Jika pihak Pemda Bandung Barang mengabaikan keinginan masyarakat yang hanya menginginkan jalanan menjadi bagus, kenapa tidak di realisasikan saja. Jelas-jelas anggarannya sudah ada, jangan hanya di anggap remeh keinginan masyarakat karna pemerintah pun harus punya solusinya.
Usut punya usut, beredar di media sosial ( medsos) bahwa oknum BUMDes yang berisial K saat ini menjadi tahanan luar. Dan hanya pencekalan saja yang di berikan hukuman pada nya, padahal hampir semua masyarakat tau bahwa oknum tersebut sudah menyelewengkan dana desa.
Kalau pun, pemerintah desa atau pun Pemda KBB mengabaikan hal tersebut tentunya diduga adanya indikasi korupsi dan kongkalingkong. Terkait dana desa.
Selain itu, masyarakat juga meminta transparansi dalam pengelolaan dana desa yang selama ini di rasa kurang memberikan dampak nyata. Warga berharap agar ada tindakan jelas dan tegas untuk memulihkan kepercayaan mereka terhadap pengelolaan dana desa yang lebih baik di masa mendatang.
Pewarta : Agus
Editor. : AS
Leave feedback about this