Waspira News || Bandung- Program Sinergitas Pembangunan Kelurahan Bedas (PSPKB) tahun 2024 yang di gelontorkan oleh Bupati Bandung pada. Kelurahan Bedas yang berada di Kabupaten Bandung, kini menuai sorotan dari berbagai kalangan.
Awas, Program PSPKB Di Jadikan Alat Politik Oleh Oknum Tak Bertanggung Jawab
Pasalnya program yang tujuannya untuk menciptakan kesetaraan dalam pembangunan antara desa dan kelurahan di Kabupaten Bandung tidak berjalan sesuai harapan. Karna berbagai masalah pun muncul ketika ketidak merataan di beberapa Kelurahan.
Munculnya isu dari transparansi anggaran, dugaan korupsi oknum aparatur pemerintah dan kendala dalam koordinasi antara Lembaga pemerintah ini. Selain itu persoalan keberlanjutan program itu pun tidak jelas.
Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 249 tahun 2023 tentang Pelaksanaan PSPKB, pengelolaan anggaran ini di pegang oleh Kelurahan yang kemudian kemudian melakukan alokasi dan pelaksanaan anggaran di setiap RW berdasarkan usulan warga dan musyawarah Kelurahan.
Diduga Program PSPKB Jadi Ajang Bancakan
Di ketahui oleh awak media Waspira.com beserta media Balancenews.id dari beberapa narasumber yang tidak mau di sebutkan namanya, bahwa program tersebut. Di jadikan ajang bancakan oleh oknum yang hanya mementingkan pribadinya saja.
Menurut keterangan dari. AH pada (Selasa, 24/9/2024) sekitar pukul 11: 00 WIB seluruh kelompok masyarakat (pokmas) PSPKB di undang oleh. Kelurahan Baleendah, untuk memperbaiki kekurangan persyaratan PSPKB yang rumit dan di hadiri juga Pak Elan dari Kecamatan.
Namun, di balik itu semua seperti ada “kongkalingkong” karna di situ hadir juga Sdr.Budiono dan Sdr. Iwan Tanjung. (Dari PKS/team alus pisan). Yang mengatakan agar kekurangan syarat berkas PSPKB tersebut di selesaikan oleh pak Elan, dengan berat hati kami pun para RW mengikuti kemauan mereka.
Awas, Program PSPKB Di Jadikan Alat Politik Oleh Oknum Tak Bertanggung Jawab
“Saya tau, di sini ada pengondisian” apalagi dengan hadirnya. Iwan Tanjung RW 18 yang menyinggung dan mengumbar Bahasa “. Kalau mau gampang atau mulus, maka pilih alus pisan”. Nah di situ saya berfikir ini maksudnya apa atau mereka sedang berpolitik agar kami Kelurahan Bedas, berpindah haluan pada calon yang mereka jagokan. Jelas AH
Seharusnya, pak Elan sebagai orang kecamatan bersikap netral atau dengan sengaja ikut bermain dengan mereka. Sementara, kabar-kabur terkait deal-dealan harga pun sudah ada di Kelurahan Manggahang dan Jelekong antara pak Elan dan Pokmas yang sudah cair.
Segera Di Cairkan Program PSPKB dan PHBN
Harapan masyarakat Kecamatan Baleendah pun, ingin program PSPKB, PHBN ini segera di selesaikan dan dana sisa 25% agar di cairkan. Bukannya apa-apa, jika ini tidak di bereskan dengan cepat maka program ini bisa di manfaatkan oleh pihak lain.
Perlu di garisbawahi program PSPKB ini adalah program dari Bupati, bukan untuk di jadikan ajang bancakan, apalagi di manfaatkan oleh tim lawan atau tim sukses alus pisan.
Dalam program PSPKB ini, masing-masing orang punya kewenangannya tersendiri jangan keluar dari batasannya. Contohnya pak Elan yang di mana dia orang Kecamatan, namun kenapa yang jadi pertanyaan masyarakat dia keluar dari kolidornya.
Hal ini pun berpengaruh bagi kinerja Erlan ataupun camat sendiri, karna menurut AH dirinya tidak akan laporkan ke lurah dan LPM Baleendah karena percuma tidak akan di tindak lanjuti. Memang kejadian sebelumnya pun pernah terjadi di Jelekong dan Manggahang, namun tidak ada tanggapan.
Kabar-Kabur Yang Beredar
PMT untuk ibu hamil dan balita di Kelurahan Baleendah di kelola oleh istrinya Iwan Tanjung, padahal suaminya tim sukses alus pisan. Adanya indikasi ini di manfaatkan oleh mereka, jelas mereka sudah berpolitik secara halus untuk menjatuhkan Bupati DS.
Keluhan lainnya juga datang dari salah seorang RW yang merasa geram dengan. Wiwi karna menurutnya insentif para RW pun di tahan dan belum dibagikan, ketika di tanyakan banyak alasan ini-itulah namun para RW diam saja. Termasuk dana untuk kader pun selalu dipotong olehnya, apalagi PMT pasti ada saja pemotongan atau harus ngasih alasannya untuk orang Kecamatan.
Sanksi tegas pun harusnya diberikan pada oknum yang tidak bertanggungjawab, apalagi dia telah berani melakukan potongan insentif para RW.
Baca Juga : CAMAT BALEENDAH ANGKAT BICARA TERKAIT PSPKB
Pemerhati masyarakat pun ikut geram dengan adanya hal seperti itu, ketika di sambangi oleh awak media Balancenews.id “. Hal ini harus segera di usut tuntas, agar tidak terjadi kembali untuk kedepannya. Apalagi sekarang ini sedang pesta pilkada, dan program PSPKB ini usungan pak Bupati DS. Apa tidak rincuh nantinya jika tidak di bereskan lebih cepat” tuturnya.
Benang merahnya, program PSPKB ini. Diduga di jadikan alat atau di manfaatkan untuk kegiatan kampanye calon tertentu, padahal sejumlah pihak di larang dalam melakukan kampanye di pilkada 2024 ini. Apalagi ada forum, Lembaga, organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan kelurahan/kecamatan yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada yakni mereka harus menjaga netralitas.
Menyikapi hal tersebut, jiwa solid dalam bekerja pun harus terbangun maka di harapkan juga terciptanya kesamaan dalam memahami. Aturan-aturan yang di selaraskan dalam tindakan. Yang terpenting harus di perhatikan dalam pemilu 2024 yang menuju sukses tanpa ekses.
RedWN/AAbeng
Leave feedback about this