Berita Kasus Penyimpangan

Pembangunan Rabat Beton Di Jalan Siliwangi Baleendah Menuai Polemik

Pembangunan Rabat Beton Di Jalan Siliwangi Baleendah Menuai Polemik

Waspira News | Kabupaten Bandung – Pembangunan Proyek Rabat Beton di Jalan Siliwangi Baleendah menuai Polemik. Pembangunan Rabat Beton Di Jalan Siliwangi Baleendah Menuai Polemik. Seharusnya secara regulasi itu salah, harusnya pihak pemborong itu meminta kepada yang mempunyai proyek molen (Readymix). Sedangkan readymix tersebut yang mengecor di arjasari kenapa mesti di pindahkan ke baleendah, seharusnya itu tidak boleh menurut admistrasi pemesan. Di sinilah di duga ada kongkalikong terkait pemindahan Readymix yang dari arjasari ke baleendah kamis, (15/12/2022).

Pembangunan rabat beton di jalan siliwangi Baleendah menuai polemmik
Pembangunan jalan rabat beton

 

Di mana fungsi pengawas dari dinas konsultan dan dinas DPUPTR Cecep Mulyana, S.T, M.T. Sebagai kepala bidang jalan tidak ada di tempat Kalau ada masalah seperti ini. dan Oko ini sebenarnya sebagai apa, apakah pemborong, ketua pelaksana atau oknum yang membackup proyek tersebut. Kami ingin meminta Oko ini sebagai apa. Ketika awak media menanyakan oko bersilat lidah tentang pemborong proyek tersebut.

Dan dalam Proyek ini juga adanya Oknum ORMAS pemuda pancasila (PP) untuk menjaga kelancaran pengecoran tersebut. Ormas yang di duga membekingi proyek pembangunan, media sebagai kontrasosial susah meneui pemborong , padahal media hanya ingin mengkonfirmasi proyek tersebut apakah benar pembangunan sesuai dengan spek dan RAB. Namun Papan Proyek tidak di pasang di Lokasi Pengecoran Rabat Beton.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomer 14 tahun 2008 tentang informasi keterbukan publik nihil tidak ada. Undang-undang ini diatur tentang : Hak Dan Kewajiban Pemohon Dan Pengguna Informasi Publik Serta Hak Dan Kewajiban Badan Publik, Informasi Yang Wajib Di sediakan Dan Di umumkan, Informasi Yang Dikecualikan, Mekanisme Memperoleh Informasi, Komisi Informasi, Keberatan Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi, Hukum Acara Komisi, Gugatan Ke Pengadilan Dan Kasasi, Dan Ketentuan Pidana. Apalagi ini anggaran tidak jelas, apakah anggaran dari APBN atau APBD.

 

Pewarta : Peep/RedWN

Redaktur
Redaktur Waspira News

Leave feedback about this

  • Kualitas Berita
  • Akurasi Informasi
  • Tampilan Website
Choose Image

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.