Diduga Bermasalah Dalam Pembangunan Di Desa Cukang

Waspira News || Kab Bandung – Berawal dari ramainya di media online terkait bantuan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari panas bumi Geo Dipa Tahun 2023 di Ciwidey, menjadi sorotan utama. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jawara Jabar dan Polsek Pasirjambu pun fasilitasi audensi guna mendapatkan klarifikasi terkait isu tersebut.

Diduga Bermasalah Dalam Pembangunan Di Desa Cukang Genteng Kec Pasirjambu

Kehadiran LSM di harapkan dapat membuka pintu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana CSR ini, karena memang sebelumnya di lapangan pun tidak kondusif.

Dana Sosial atau CSR dari panas bumi Geo Dipa tahun 2023 di peruntukan untuk desa-desa yang terdampak sekitarnya, sekitar sepuluh (10) desa yang berada di Kecamatan Pasirjambu namun ada satu (1) desa yang enggan di mintai DRK oleh pihak APH.

Dalam audensi tersebut

Entah mengapa, kades tersebut tidak mau memberikan data-data guna untuk informasi. Padahal tidak ada ruginya memberikan informasi terkait. Bantuan Dana CSR tersebut, jika di tutup-tutupi seperti itu dugaan pun muncul dan patut di curigai.

Ketika awak media Waspiranews.com, mendatangi kantor desa. Selasa, 13/08/2024 untuk mengklarifikasi terkait Pagu Bantuaan Keuangan Khusus (BKK), Kepala Desa Cukang Genteng Kec Pasirjambu, menurut sekdes Hasan “kebetulan hari ini pak kades tidak masuk kantor”. Namun dengan tidak adanya kades pun, Lipsus Waspiranews.com mengambil langkah untuk mengkorek informasi.

Sekdes ketika di mintai keterangan terkait pagu Bantuan Keuangan Khusus (BKK) menurut sekdes untuk masalah itu yang lebih tau kepala desa silahkan tanya langsung. Singkat Hasan.

Publik Soroti Adanya Pembangunan Tanpa (KIP)

Terpantau oleh awak media, adanya pembangunan di wilayah kantor desa yang tidak memasang papan proyek. Yang jadi permasalahan kenapa pihak desa mengabaikan KIP yang tertuang dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008.

Sehingga warga pun menilai Pemerintah Desa Cukang Genteng tidak transparan dalam pembangunan tersebut dan diduga anggaran yang di gunakan berasal dari mana. Di soal sudah dua bulan lamanya pekerjaan berlangsung namun belum juga di ketahui berapa anggaran dan sumber dananya alias siluman.

Terlepas dari tidak memasang papan informasi, Hasan sebagai sekdes pun menepis isu tersebut, karena memang sebelumnya ada terpasang di depan. Jika terpasang, kenapa sekarang tidak ada. apakah bongkar-pasang dan yang menjadi sebuah pertanyaan apakah pembangunan tersebut dari dana bantuan CSR yang sedang di gadang-gadangkan kepada 10 desa yang terimbas.

Namun sangat di sayangkan, Kepala Desa selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) sekaligus penanggung jawab dana anggaran tidak bisa di temui dan belum bisa di hubungi untuk di konformasi.

Dengan demikian, warga pun menduga bahwa Kades Cukang Genteng dengan sengaja mengangkangi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012 yang mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang di biayai negara wajib memasang papan nama proyek dan memuat segala jenis kegiatan, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dasar hukum yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan pemasangan plang papan nama proyek yang sumber dananya di biayai dari. APBN atau APBD.

UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Bagi para pekerja terlihat dalam aktifitasnya sudah mengabaikan. Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) sudah tidak memberi contoh budaya. K3 dalam hal ini untuk pengawasan lalai.

Harusnya upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja /penyakit akibat kelalaian. Mengakibatkan demotivasi dan dan defisiensi produktivitas kerja.

Dalam Hal ini. Warga Masyarakat Kab Bandung memohon kepada. Apartur Penegak Hukum (APH) agar di tindak lanjuti masalah. Sedang ramai di bicarakan di tengah-tengah masyarakat adanya dugaan tumpang tindih dana anggaran.

Pewarta: AAbeng/RedWN